Hasto Puji SBY Imbau Kader Bijak Sikapi Hasil Pilpres - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (

PDIP)

 Hasto Kristiyanto memuji sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (

SBY

) yang mengimbau seluruh kadernya tidak bertindak melanggar undang - undang usai

Pilpres 2019

.  Imbauan diberikan demi menjaga ketenangan dan keamanan di masyarakat.

Hasto mengatakan imbauan tersebut bukti ketaatan terhadap konstitusi.

Diketahui, SBY mengirim instruksi agar seluruh kader Demokrat tidak ikut melakukan kegiatan yang bertentangan dengan undang - undang. Selain itu, ia juga mengimbau para kader untuk terus memantau perkembangan situasi yang menunjukkan ketegangan.

"Itu surat yg sangat baik, kami berikan apresiasi dan ketaatan kita pada konstitusi menunjukkan karakter sejati dari pemimpin itu," tutur Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (19/4).

Hasto mengatakan semua pihak memang harus menghormati tahapan yang masih berjalan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan penghitungan hasil Pilpres dan Pemilu 2019 secara berjenjang dari tingkat TPS hingga nasional. Penghitungan akan berakhir pada 22 Mei mendatang.

"Terlebih sudah tanda tangan untuk deklarasi damai, mau menang mau kalah semua menerima karena semua itu adalah untuk Indonesia kita," kata Hasto.

Meski memuji SBY , Hasto belum ingin mengamini bahwa pihaknya akan membuka pintu untuk berkoalisi dengan Demokrat andai Jokowi - Maruf ditetapkan sebagai pemenang Pilpres oleh KPU. Dia mengatakan partai menyerahkan kepada Jokowi sebagai pemimpin pemerintahan setelah ditetapkan sebagai pemenang.

"Itu nanti Bapak Presiden Jokowi yang akan menentukan arah kebijakan ke depan, tentu saja akan dibahas bersama-sama dengan ketum parpol Koalisi Indonesia Kerja," ucap Hasto.

Sebelumnya, SBY mengirim instruksi usai paslon Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendeklarasikan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019 -2024 pada Kamis (18/4). Instruksi utama ditujukan kepada Sekjen Hinca Panjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsudin, Ketua Dewan Pembina ES Mangindaan dan Wakil Ketua Umum Syarief Hasan.

[Gambas:Video CNN]

"Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut, untuk secara terus-menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air," demikian bunyi instruksi SBY.SBY juga memerintahkan pengurus dan kader Partai Demokrat agar tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.

"Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama," kata SBY.

(bmw/agt)

Read More

Polri Imbau Tokoh Publik Tak Sampaikan Narasi Provokatif - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --

Polri

mengimbau para tokoh dan elite tidak menyampaikan pernyataan atau narasi-narasi yang bersifat provokatif usai pelaksanaan pemungutan suara serta 

quick count Pemilu 2019

.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengingatkan agar seluruh pihak, termasuk juga masyarakat menunggu hasil resmi penghitungan suara oleh KPU.

"Kami harapkan tokoh-tokoh tidak provokatif, massanya sabar, tenang, menunggu pengumuman resmi (hasil penghitungan suara) KPU," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/4).

Dedi menuturkan bila ada pernyataan yang bersifat provokatif, maka pihaknya akan mengidentifikasi dulu pernyataan tersebut. Hal itu dilakukan untuk melihat apakah pernyataan tersebut masuk dalam pelanggaran hukum atau tidak.

"Kita tidak buru-buru, sampai tim Bareskrim lakukan kajian komprehensif sebelum dilakukan penegakan hukum," ujarnya.

Dedi menegaskan polisi tidak akan tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum. Ia menyebut polisi akan bertindak sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan.

"Murni berdasarkan fakta hukum, kita tak lihat afiliasi, fakta hukum itu perbuatan harus dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang melakukan itu, siapapun yang terbukti melanggar hukum dia harus bertanggung jawab," tutur Dedi.

Lebih lanjut, Polri meminta kepada seluruh tokoh lebih baik menyampaikan pernyataan atau narasi yang sejuk dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat.

"Dimohon tokoh bisa memilih diksi yang sejuk, yang menjaga persatuan kesatuan, yang tidak provokatif, saling menghormati dan toleransi, jangan sampai pemilihan diksi yang provokatif, berbahaya," ujarnya.

(dis/ugo)

Read More